KREDIT RUMAH: Uang muka 30% rugikan segmen menengah ke bawah

Segmen masyarakat menengah ke bawah akan dirugikan dengan diberlakukannya aturan baru soal uang muka minimal 30%.

Adapun pengembang dan perbankan tidak akan berdampak karena bisnis perumahan di Indonesia saat ini masih mengalami kekurangan (backlog).

Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Irman A. Zahiruddin mengatakan semakin tinggi permintaan akan rumah, maka bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) tetap tinggi.

Begitupun bagi pengembang, semakin tinggi permintaan rumah dan dukungan bank, maka bisnis properti juga akan semakin tinggi.

"Kebijakan baru Bank Indonesia ini akan menggeser kepemilikan rumah kalangan mampu secara ekonomi, dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Developer akan tetap membangun, bank juga akan tetap menyalurkan kredit selama ada pembelinya," tutur Irman, Kamsi 3 Mei 2012.

Dia menjelaskan kualitas kredit KPR BTN selama ini tetap terjaga dengan baik walaupun batas maksimal rasio penyaluran kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) lebih dari 80%.

Terkait salah satu faktor BI mengeluarkan surat edaran LTV itu agar menghindari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang tinggi, Irman menuturkan dengan uang muka KPR 30%, maka dapat dipastikan justru akan meningkatkan nilai NPL.

"Bank BTN sudah 30 tahun berpengalaman di KPR. Berdasarkan data kami di 15 tahun terakhir, uang muka 50% akan menyumbang NPL 2%, uang muka 20% nilai NPL malah turun 1,4%," imbuhnya.

***

sumber:  http://www.bisnis.com

TRANSAKSI ONLINE: Komunitas UMKM diberi edukasi

Tokobagus.com mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih agresif melakukan pemasaran melalui Internet untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.

Arnold Sebastian Egg, Founder dan Pimpinan Tokobagus.com, mengatakan animo pelaku UMKM, khususnya pengrajin sudah cukup tinggi untuk memasarkan produknya melalui Internet.

"Kami melihat cukup banyak kalangan UMKM yang memanfaatkan Internet. Mereka menjajaki dunia maya dalam bertransaksi, selain berjualan secara langsung. Dari 2,5 juta total member aktif, UMKM mencapai 25%," ujarnya, hari ini, Kamis, 3 Mei 2012.

Sayangnya, menurut dia, belum banyak masyarakat yang menyadari kelebihan transaksi online. Salah satunya disebabkan belum melek Internet, atau sering mengakses Internet tetapi belum tahu manfaatnya secara luas.

Tokobagus.com pun berusaha meningkatkan persentase tersebut ke angka 30% dengan aktif melakukan edukasi kepada komunitas UMKM, salah satunya melalui peran serta dalam Innacraft 2012 lalu.

Pimpinan Tokobagus.com lainnya, Remco Lupker, menambahkan kalangan UMKM jangan hanya dimaknai mereka yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah untuk menjalankan usahanya. Banyak individu kreatif juga layak disebut UMKM.

"Kalangan UMKM seringkali hanya menggunakan Internet sebagai sarana berinteraksi sosial lewat situs jejaring sosial. Belum banyak yang mencoba berbisnis atau bertransaksi jual beli barang atau jasa secara serius dan terencana," ujarnya.

***

sumber:  http://www.bisnis.com

PEMBERDAYAAN UKM: Sektor mikro Jabar minim dapat kredit bank

Hasil survei Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Cipaganti menunjukkan sekitar 70% sektor usaha mikro di Jawa Barat belum tersentuh kredit perbankan.

Direktur Utama PT BPRS Cipaganti Agus Trijadie mengatakan sektor pembiayaan mikro menyimpan prospek  besar, apabila pihak perbankan paham akan potensi yang dimiliki sektor mikro.

“Di Jawa Barat lebih dari 2,8 juta pengusaha mikro potensial dan diperkirakan ke depannya sektor informal akan terus tumbuh dengan signifikan tiap tahunnya,” katanya, Jumat 27 April 2012.

Berdasarkan data perkembangan BPRS Cipaganti, penyaluran kredit pada April 2012 sebesar Rp86,1 miliar meningkat 118% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp39,4 miliar.

Dia mengatakan peningkatan kredit hingga April 2012 dipengaruhi dengan peningkatan jumlah debitur yang signifikan tiap bulannya.

“Pada April 2011, kami memiliki sekitar 196 debitur, dan sekarang sudah ada 12.000 debitur, kira-kira tiap bulannya ada 2.500 debitur baru,” tuturnya.

Menurutnya, peningkatan debitur ini merupakan hasil kerja keras yang agresif dalam memberikan pelayanan dan promosi produk BPRS Cipaganti kepada sektor mikro.

“Karyawan kami mulai bekerja sejak pagi hingga malam untuk memberikan pelayanan dan promosi langsung ke pihak pengusaha maupun tempat-tempat strategis seperti pasar.” 

***

sumber:  http://www.bisnis.com

MENKOP UKM: Entrepeneur Selalu Siap Hadapi Perubahan

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan entrepreneurs selalu siap menghadapi  perubahan serta mengambil berbagai resiko sesuai dengan karakter khasnya ketika menjalankan usahanya. Itu adalah ciri khas seorang entrepreneurs. "Apabila tidak berani mengambil reskio dan taku gagal, maka bisa dipastikan dia bukan seorang entrepreneurs sejati,” katanya pada pertemuan entrepreneurs se Indonesia di bawah koordinasi Universitas Entrepreneurs Jakarta (Sabtu, 28 April 2012).

Jadi, katanya, kalau kita berbicara tentang dunia entrepreneus, maka mereka adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Sebab, terbukti selama dua tahun terakhir, jumlah wirausaha Indonesia meningkat drastis untuk mendukung perekonomian nasional. Sejak 2010 jumlah wirausaha hanya sekitar 0,18%, dan pada 2011 naik  lagi ke angka 0,24% serta pada awal 2012, jumlahnya makin signifikan karena sudah mencapai angka 1,56%. Kenaikan ini terjadi, katanya, karena pemerintah mendorong terus pertumbuhan entrepreneurs.

Dorongan tersebut di antaranya dilaksanakan melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) maupun semangat kaum entrepreneurs yang terus bertambah. “Jadi,  rahasinya ternyata ada di generasi muda maupun orang yang tergolong tua, namun memiliki semangat menjadi wirausaha,” tukas Sjarifuddin Hasan.

Apabila jumlah entrepreneurs Indonesia dibandingkan dengan jumlah entrepreneurs negara-negara lain seperti Malaysia maupun SIngapura di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang masih tertinggal. Akan tetapi, dunia internasional, katanya, sudah mulai diakui sebagai negara yang memiliki pertumbuhan pesat.

Tujuan dari pertumbuhan itu bagi pemerintah, untuk menyerap tenaga kerja. Sebab, kelompok ini kreatif dan inovatif untuk menciptakan lapangan kerja melalui berbagai bisnis yang mereka ciptakan. Semakin tinggi persentase wirausahawan satu negara, maka makin tinggi tingkat kesejahteraan satu negara.

Menurut dia, pemerintah juga tidak membiarkan para wirausahawan itu berjuang sendirian. Sjarifuddin Hasan menjanjikan, apabila ada entrepreneurs baru memulai usaha dan ingin meningkatkan kapasitasnya, akan difasilitasi pembiayaannya.

Dikemukakan, pada awalnya dia memperklirakan pertumbuhan entrepreneurs Indonesia untuk mencapai angka 2% dari jumlah populasi penduduk, bisa tercapai pada 2014. Berdasarkan semangat generasi muda memposisikan dirinya menjadi wirausaha, maka target itu diyakininya akan terpcai pada 2013.

Dengan dukungan secara missal dari generasi muda, Sjarifuddin Hasan  optimistis dalam 3 hingga 5 tahun mendatang, Indonesia bisa menjadi negara entrepreneurs 10 besar di dunia. Apalagi ada dukungan dari sisi pembiayaan yang sumbernya disesuaikan dengan kapasitas usaha entrepreneurs.

Bagi yang baru memulai usaha, bisa diakses melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Jika ingin meningkatkan kapasitasnya, maka ada Lembaga Pengelola Dan Bergulir. Jika ingin meningkatkan usaha menjadi skala menengah, maka kami akan fasilitasi perbankan nasional.

***

Sumber : Bisnis Indonesia

KOPERASI: Organisasi Prima Bisa Pikat Perbankan

Koperasi harus berkembang dengan memprioritaskan kesehatan organisasi dan manajemennya agar bisa mendapat perhatian dari perbankan untuk keperluan pembiayaan yang diperlukan oleh anggotanya. Prakoso (Koko) Budi Susetyo, Deputi Bidang Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, mengemukakan oleh karena itu pengurus koperasi harus percaya diri bisa meningkatkan kinerja lembaga ekonomi masyarakat yang dipimpinnya.

”Itu sebabnya pengurus harus bisa membenahi sistem manajemen. Jika koperasi sehat, maka perbankan yang akan mencari guna menyalurkan dana pembiayaan yang diperlukan anggota koperasi,” katanya ketika membuka program pelatihan bagi koperasi di Rangkas Bitung, Lebak (Selasa, 1 Mei 2012).

Menurut dia, saat ini banyak koperasi tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa berkembang meraih sukses. Padahal, kesuksesan bisa diraih koperasi apabila seluruh unsur di organisasi tersebut memahami fungsi dan peran masing-masing.

Apalagi jika seluruh unsur terkait dalam lembaga tersebut dikelola secara baik dan benar. Misalnya, pengurus harus saling mendukung meningkatkan kapasitas usaha. Kemudian jangan melupakan unsur pembinaan dan pendidikan kepada anggota sebagai roh dari koperasi.

Oleh karena itu dia mengingatkan pengurus koperasi sebaiknya dipilih dari orang yang masih enerjik, jangan dari kalangan pensiunan. “Mengurus koperasi tidak bisa dengan paruh waktu, dan kalau yang diangkat menjadi pengurus dari kalangan pensiunan, maka perjalanan koperasi kurang benar.”

Kepada peserta pelatihan koperasi, dia berharap agar bisa memahami prinsip dasar koperasi secara benar. Dengan demikian bisa melahirkan koperasi tangguh di masa depan. Koko menyarankan agar pengurus koperasi lebih baik dipercayakan kepada kaum perempuan.

Alasan dia, karena kaum ibu atau perempuan umumnya lebih amanah dan tawakal menjadi pengurus. Selain itu lebih cermat dan teliti menyikapi permasalahan yang dihadapi. Jika ada keperluan untuk mengembangkan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM siap melakukan fasilitasi sesuai fungsinya.

***

Sumber : Bisnis Indonesia

UKM MART Berhasil Dikembangkan Sebanyak 108 Unit

Kementerian Koperasi dan UKM hingga April 2012 berhasil memfasilitasi pendirian 108 gerai toko modern atau minimarkert berbasis koperasi UKM Mart di berbagai wilayah pulau Jawa yang merupakan potensi baru skala usaha kecil dan menengah (UKM). Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan pada tahun lalu telah berdiri sebanyak 84 gerai UKM Mart. Sejak awal 2012 hingga April berhasil didirikan 24 gerai tambahan.

"Dengan demikian jumlah gerai yang telah berhasil difasilitasi saat ini sudah mencapai 108 unit, dan kemungkinan masih bisa ditingkatkan lagi jumlahnya antara 80 sampai 90 gerai hingga akhir tahun ini," katanya kepada Bisnis hari ini, Senin 30 April 2012.

Adapun anggarannya diharapkan berasal dari APBN-Perubahan. Berarti sampai akhir tahun 2012 kemungkinan jumlah gerai UKM Mart akan bertambah mendekati angka 200 unit. Namun pendirian gerai tersebut untuk sementara masih dominan di pulau Jawa. UKM Mart merupakan pengembangan dari warung-warung  serba ada (Waserda) koperasi. Waserda lalu difasilitasi demean pemberian dana bantuan sebesar Rp65 juta per unit untuk selanjutnya dijadikan sebagai minimarket modern skala UKM dengan brand UKM Mart.

Menurut Neddy, keberadaan UKM Mart sangat berpotensi membangun jaringan bisnis antar gerai UKM Mart maupun antara UKM dengan pemasok atau perusahaan pemasok bahkan demean perusahaan produk berbagai komoditas nasional. Konkretnya,  UKM Mart harus membentuk forum komunikasi jaringan bisnis antar gerai UKM Mart maupun dengan pihak lain seperti perusahaan pemasok komoditas, perusahaan produsen maupun perusahaan lain.

Selain itu, UKM Mart juga harus bisa membangun atau membentuk forum komunikasi UKM Mart untuk selanjutnya dikembangkan menjadi jaringan usaha yang kuat dan berdaya saing. Kementerian Koperasi dan UKM mengInisiasi pendirian jaringan gerai minimarket berbasis gerakan koperasi, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya ungkit mengembangkan bisnis berbasis jaringan minimarket.

Peritel besar atau peritel modern lainnya hanya akan memperhitungkan UKM Mart, ketika mereka mampu menatar dirinya, mampu mengelola tokonyadengan ketersediaan barang yang variatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

***

Sumber : Bisnis Indonesia

LPDB-KUMKM Himpun Dana PKBL dari PLN Rp2 Miliar

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menghimpun dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) senilai Rp2 miliar dari PT PLN (Persero). "Kami sudah menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan PLN. Sekarang kami mengkaji teknis pengelolaannya karena PKBL dan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) itu berbeda sistem pengelolaannya," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial di Denpasar, Rabu (11/4).
 

Dia berharap BUMN-BUMN lain dan lembaga kementerian lainnya menyerahkan dana bergulir kepada LPDB-KUMKM untuk disalurkan kepada koperasi dan UMKM.

"Kami akan menemui Menteri BUMN dan menteri-menteri lain untuk menyerahkan dana bergulirnya, sehingga bisa kami kelola dengan baik," kata Kemas Danial usai membuka acara Temu Mitra LPDB-KUMKM Regional II di Hotel Aston, Denpasar.

Ia mengemukakan, dengan menyerahkan dana PKBL dan CSR, BUMN memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya BUMN tidak perlu lagi membentuk Divisi PKBL dan penyaluran dananya tepat sasaran serta terjamin keamanannya.

Demikian halnya dengan pengawasan, menurut dia, tidak perlu diragukan lagi, karena LPDB-KUMKM melibatkan unsur Bareskrim Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selama ini dana PKBL dan CSR BUMN yang dialokasikan dalam bentuk dana bergulir, 90 persen hilang. Kami punya sistem pengawasan dan kinerja keuangan kami telah mendapatkan sertifikat ISO 90012008," katanya.

Sejak didirikan pada 2008 hingga Maret 2012, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir senilai Rpl,72 triliun kepada 240.195 koperasi dan UMKM.
 

Tahun 2012 hingga bulan Maret, lembaga di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UMKM itu telah menyalurkan dana Rp97,3 miliar dari total target tahun ini sebesar Rp 1,3 triliun dengan persentase 90 persen koperasi dan 10 persen sisanya adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Tahun ini pula LPDB-KUMKM telah menandatangani MoU dengan BNI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin untuk menambah modal usaha calon mitranya. Bank sudah tidak percaya lagi dengan koperasi, seperti KUD. Dengan adanya LPDB-KUMKM, dapat memulihkan kepercayaan bank kepada koperasi-koperasi itu, kata Kemas Danial.

Dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya koperasi harus berbadan hukum dan tidak terdapat pengurus ganda dengan melibatkan anak, istri, dan anggota keluarga lainnya

Koperasi yang mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM juga harus memiliki modal usaha dan telah mampu memberikan sisa hasil usaha (SHU) kepada anggotanya secara berkala

"Kalau semua persyaratan dipenuhi, dalam tempo 15 hari kerja, dana bergulir sudah bisa dicairkan," ujarnya.

***  

sumber: http://www.depkop.go.id